Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
Akuntabilitas
Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemkab Bangli khususnya pada Area Akuntabilitas Kinerja, maka Biro Organisasi Setda Prov. Bali ditunjuk...
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja...
.Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor B.14.800/1806/SEKRET/Bapenda dan dalam rangka finalisasi penyusunan Peta dan Formasi Jabatan...
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014...
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor...
Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi...
Pendampingan Hasil Evaluasi & Rekomendasi SAKIP Pemprov Bali Oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Dengan Mengundang Narasumber Dari Kementerian Pendayagunaan...
PROVINSI BALI RAIH NILAI SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) "BB" & RB (Reformasi Birokrasi) "B"SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja...
Dengan adanya Anjab ABK, maka akan diketahui mengenai uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan. Oleh...